16 October 2016

Ikatan Ulama Muslim Internasional Mengutuk & Menuntut Diadili Penistaan Al-Quran Oleh Gubernur Jakarta


[portalpiyungan.com] Penistaan al-Quran yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak hanya menjadi sorotan para ulama di tanah air, tapi sudah menjadi perhatian para ulama dunia.

Ikatan Ulama Muslim Internasioanal (Rabithah Ulamaul Muslimin) yang diketuai Syeikh Al Amin Al Hajj telah mengeluarkan pernyataan resmi terkait Penistaan Al-Quran yang dilakukan Gubernur Jakarta.

رابطة علماء المسلمين تدين وتستنكر التصريحات الخطيرة حول القرآن والشريعة من رئيس مدينة #جاكرتا وتطالب بمحاكمته 

"Ikatan Ulama Muslim mengutuk dan mengingkari Penistaan Al-Qur'an dan Syariat yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta dan menuntut untuk diadili."

Demikian pernyataan resmi Ikatan Ulama Muslim yang dikeluarkan pada hari Jumat, 13 Muharram 1438 H/ 14 Oktober 2016 di Kuwait.

Pernyataan ini sekaligus menguatkan "Fatwa" Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada hari Selasa (11/10) yang secara resmi menyatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah Menghina Al-Quran dan Menghina Ulama yang memiliki konsekuensi hukum.


Umat Islam Indonesia pada hari Jumat (14/10) melakukan aksi unjuk rasa di berbagai daerah di tanah air yang menuntut agar Penistaan Al-Quran dijatuhi hukuman seperti diatur konstitusi yang berlaku di Indonesia dengan hukuman penjara 5 tahun sesuai KUHP Pasal 156a.


Aktivis Tionghoa: Orang Kecewa Pada Ahok Bukan Karena Dia Cina dan Kristen


[portalpiyungan.com] Pada deklarasi relawan Barisan Teman Agus-Sylvi (BATAS), hadir seorang tokoh dari etnis Tionghoa bernama Lieus Sungkharisma. Lieus menyampaikan kekecewaannya kepada Gubernur petahana DKI Jakarta, Basuki T Purnama atau yang akrab disapa Ahok.

"Orang kecewa kepada Ahok bukan karena dia dari etnis Tionghoa atau dia beragama Kristen. Tapi karena hatinya tidak baik," kata Lieus di Jl. Paso, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Ahad 16 Oktober 2016.

Salah satu bentuk kekecewaan yang disampaikan olehnya ialah terkait kasus RS Sumber Waras. Ia menganggap Ahok telah menyelewengkan pajak yang telah dibayarkan masyarakat.

"Satu contoh kasus ialah RS Sumber Waras. Kita membayar terus tiap bulan tapi yang terjadi malah penyelewengan," kata Lieus.

Kekecewaan itu membuatnya memilih pasangan calon gubernur Agus Yudhoyono dan Sylviana Murni.

 "Mudah-mudahan, saya akan pilih mas Agus dan Sylviana buat jadi pemimpin DKI. Kalau yang satu itu jangan diurusin, biar saya saja yang ngomong kejelekannya," ujar Lieus.

Lieus mengaku akan menggalang dukungan dari etnis Tionghoa kepada pasangan Agus-Sylvi. Ia berharap pasangan tersebut hadir dalam diskusi yang akan digelar dalam waktu dekat di kawasan Mangga Dua.

Konfirmasi mengenai pernyataan dan dukungan dari Lieus, Agus menganggap pernyataan Lieus adalah dorongan agar dirinya bekerja lebih keras dan tanpa menyampaikan kekurangan orang lain. Menurutnya, yang lebih penting ialah menyampaikan gagasan tentang Jakarta.

"Penekanan beliau, agar kita kerja keras. Beliau menyampaikan itu perjuangan tidak perlu menyampaikan kekurangan orang lain. Tapi bagaimana menyampaikan ide kita dan memenangkan hati masyarakat agar dapat kita tampung semua aspirasinya," ujar Agus.

Fahri Hamzah: Akhiri Ketidakpastian Hukum! Segera Proses Ahok!


[portalpiyungan.com] Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah minta aparat Kepolisian mempercepat proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sebab jika berlarut-larut bisa mengancam pelaksanaan Pilkada karena memicu kekisruhan dan keresahan sosial yang lebih besar.

"Jika aparat hukum justru menunda sementara keresahan masyarakat terus meningkat maka tidak saja Pilkada yang terganggu tetapi kita sebagai warga Jakarta dan seluruh warga negara yang terganggu," ujar Fahri melalui pesan tertulis Ahad, 16 Oktober 2016.

Fahri mengungkapkan Komisi III DPR RI di masa yang lalu pernah membuat keputusan agar dalam masa Pilkada aparat penegak hukum tidak memproses seorang kandidat karena berpotensi menciptakan kerusuhan sosial pada tingkat pendukung dan konstituennya.

Hanya saja, menurut Fahri, anjuran itu lebih banyak pada kasus-kasus pidana yang terkait dengan korupsi atau pidana yang potensi instabilitas sosialnya muncul belakangan. Atau kasus pidana yang tidak langsung menimbulkan keresahan sosial.

"Tetapi, dalam kasus dugaan pelanggaran pasal perbuatan pidana pada Ahok maka kekisruhan dan keresahan sosial sebetulnya ya sudah terjadi. Oleh sebab itu, pilihannya adalah justru mempercepat proses hukumnya. Sebab inilah yang bisa mengakhiri ketidakpastian," papar Fahri.

Fahri mengingatkan dalam UU Pilkada justru dengan alasan stabilitas sosial dan politik, maka Pilkada bisa ditunda sejenak. Tujuannya untuk membiarkan situasi masyarakatnya kondusif guna mengikuti Pilkada.

"Jangan lupa ini ibukota. Penegak hukum dan keamanan tidak boleh membuat spekulasi," tutupnya.

Sumber: TeropongSenayan

Jika Terbukti Melanggar Hukum, Ahok TAMAT!


[portalpiyungan.com] Kecaman keras kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Thajaja Purnama atas dugaan penistaan agama yang dilakukan olehnya diyakini akan menyeret elektabilitas Ahok sampai ke titik terendah.

"Kemungkinan elektabilitas Ahok turun karena posisi pernyataannya memicu isu SARA. Apalagi hal itu disampaikan saat Ahok berbaju dinas di tengah sejumlah pejabat dan masyarakat setempat di Kepulauan Seribu," ujar Ubedilah Badrun, pengajar ilmu politik dan sosiologi di Universitas Negeri Jakarta.

"Mengemukakan pernyataan terkait serangan lawan politik dalam pilkada saat menggunakan baju dinas sudah menjadi persoalan tersendiri, apalagi memicu SARA," imbuh Badrun, Ahad 16 Oktober 2016.

"Faktor yang akan memperparah posisi Ahok jika perkaranya masuk ke ranah hukum. Ada proses hukum yang harus diikuti Ahok yang cukup membuang energi. Tentu itu memberi pengaruh terhadap persepsi publik," kata Badrun.

"Persepsi publik yang negatif terhadap Ahok, itulah yang memungkinkan makin rendahnya elektabilitas Ahok," imbuhnya lagi.

Jika terbukti melanggar hukum, maka Ahok akan benar-benar tamat.


Ahok Tak Mau Buka Dana Kampanye, Sandiaga: Ya Susahlah Kalau Mau Menang Sendiri Terus


[portalpiyungan.com] Bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menantang bakal calon gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk buka-bukaan dana sosialisasi Pilgub DKI 2017. Namun Ahok merasa tak perlu lagi melayani tantangan Sandiaga karena Ahok sudah membuka laporan ke publik.

Sikap Ahok itu dinilai Sandiaga sebagai sikap mau menang sendiri.

"Ya susahlah kalau mau menang sendiri terus," kata Sandiaga, Minggu 16 Oktober 2016.

Ahok bahkan mempertanyakan tantangan buka-bukan dana sosialisasi yang dimaksud Sandiaga itu. Namun Sandiaga merasa Ahok tetap perlu lebih terbuka soal dana untuk tim Ahok yang telah bergerak sampai sejauh ini.

"Bagaimana dengan gerakan yang terafiliasi dengan Pak Basuki?" kata Sandiaga.

Namun politisi Partai Gerindra ini percaya, warga Jakarta sudah cukup cerdas menilai sikap Ahok. Kini tinggal bakal pasangan calon gubernur Anies Baswedan dan calon wakil gubernur Sandiaga berkonsentrasi memikirkan solusi bagi masalah warga Ibu Kota.

"Sudahlah, rakyat nanti yang akan menilai. Kita fokus untuk menyerap aspirasi rakyat dan memberikan solusi permasalahan warga Jakarta," kata Sandiaga.

Sebelumnya diberitakan, Sandiaga Uno membuktikan janjinya untuk membuka dana yang dia pakai untuk menuju pencalonan Pilgub DKI 2017. Jumlahnya total dalam 10 bulan terakhir sebesar Rp 29,3 miliar. Sandiaga lalu menantang Ahok juga untuk terbuka.

Namun Ahok merasa sudah cukup terbuka soal dana-dana kampanyenya. Dia justru mempertanyakan soal data-data yang digunakan Sandiaga untuk mengkritisi dirinya. Ahok menilai data-data yang digunakan Sandiaga itu tidak akurat.

"Makanya kalau ada yang ngomong kayak gitu, kamu lihat aja laporan-laporan kita. Dana sosial apa? Aku kan petahana," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat 14 Oktober 2016 kemarin.

Islam Tidak Akan Jadi Hina dengan Hinaan, Tapi Kita yang Jadi Hina Ketika Diam Islam Dinistakan


Oleh: Ust. Jauhar Ridloni Marzuq

Memang agama kita tidak akan jadi hina dengan hinaan. Tapi, justru kita yang jadi hina ketika diam saja melihat agama kita dinistakan. Islam itu agama mulia, pemeluknya juga mesti mulia. Islam itu agama agung, maka pemeluknya harus punya harga diri. Di mana harga diri kaum Muslimin ketika agamanya dicabik-cabik tapi dia diam saja? Tidak cocok agama yang agung dan mulia ini memiliki pemeluk yang pengecut dan hina. Inilah yang disebut izzah.

Nusron Wahid saja marah ketika dipanggil Nusron Purnomo. Itu karena dia merasa punya harga diri terhadap namanya. Padahal sama saja dia dipanggil Nusron Wahid atau Nusron Purnomo, tidak akan membuat dia jadi tampan kayak Justin Beiber atau jadi jelek seperti Gollum. Nusron, dipanggil dengan panggilan apapun akan tetap seperti itu. Kenapa harus marah?

Masa hanya Nusron saja yang boleh marah? Orang yang marah itu bukan berarti anarkis, dan orang yang ramah bukan berarti tak pernah marah. Nabi Musa AS, ketika pulang dari Tur Sina dan mendapatkan umatnya menyembah patung sapi, beliau marahnya minta ampun. Sampai-sampai Nabi Harun ditarik kepala dan janggutnya. Taurat yang ada di tangan Nabi Musa pun dilempar. Beliau tidak terima agamanya dirusak oleh Samiri.

Siapa yang meragukan kelembutan Rasulullah SAW? Tapi ketika mendapatkan Ka'ab bin Asyraf, penyair yang menghujat Allah dan RasulullahNya (bukan pribadi Nabi tapi kerosulannya) dengan syair-syairnya, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat beliau, "Siapa yang akan membunuh untukku Ka'b bin Asyraf? Sesungguhnya dia telah menghina Allah dan Rasul-Nya." Para sahabat dari Aus pun langsung mengeksekusiya.

Ketika mendengar ada seorang wanita Muslimah dilecehkan oleh gerombolan Yahudi Bani Qainuqa, Rasulullah SAW pun langsung menggalang pasukan untuk menyerang perkampungan Yahudi itu. Mereka pun diusir dari Madinah.

Ketika Zaid menghadap ke Rasulullah SAW minta grasi (pengampunan hukum) untuk seorang pencuri dari kalangan Bani Mahzum yang merupakan golongan kelas atas, Rasullah SAW marah besar kepada Zaid, "Apakah kamu minta grasi untuk hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah (had)?!!"

Ketika mendapatkan kabar bahwa surat beliau dirobek oleh Kisra, pemimpin Persia, Rasulullah SAW marah lalu berdoa: "Semoga Allah merobek-robek kerajaannya."

Abu Bakar pun begitu. Ketika tahu Musailimah si Nabi Palsu dan kaumnya tidak mengindahkan kewajiban zakat, Abu Bakar berkata: "Kalau mereka tidak mau membayar zakat seperti mereka membayarnya di zaman Rasul, maka akan aku perangi mereka!"

Umar jangan ditanya. Umar adalah sahabat Rasul yang paling tidak suka kalau syiar-syiar agama dilecehkan atau diabaikan. Ketika Zaid bin Sa'nah -sebelum masuk islam- mencengkeram leher Nabi untuk menagih utang beliau kepadanya, Umar langsung menghunuskan pedang di kepalanya. Untung Rasulullah melarangnya.

Muawiyah, ketika sedang berselisih dengan Ali, lalu kerajaan Romawi mau ikut campur sok-sokan memberi solusi, dikirimkanlah oleh Muawiyah surat kepada Kaisar Romawi. "Apa masalahmu dengan dua orang saudara yang saling berselisih? Kalau kamu tidak diam, akan aku kirimkan tentara yang barisan depannya ada di tempatmu dan barisan belakangnya ada di tempatku. Mereka akan mengambil kepalamu dan membawanya kepadaku."

Di Indonesia kita ini, izzah lah yang membuat kita terlepas dari cengkeraman penjajah. Andai kita tidak punya izzah, diam saja diinjak-injak oleh penjajah, maka kita tidak akan pernah merdeka. Kita merdeka karena kita sadar bahwa kita ini orang-orang yang mulia dan bukan hamba sahaya.

Rasullah SAW dan para sahabat tidak pernah main-main ketika syiar-syiar agama dinistakan. Syiar-syiar itu adalah harga diri, lambang kehormatan. Agama ini sangat berharga, maka Allah dan Rasulullah menginginkan umatnya agar punya harga diri, kehormatan, dan izzah. Kalau umat ini tidak punya harga diri lagi, tidak mampu menjaga dan membela agama yang mulia ini, maka Allah siap menggantinya dengan umat lain yang layak mengemban misi mulia ini.

يَـٰٓأَيُّہَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرۡتَدَّ مِنكُمۡ عَن دِينِهِۦ فَسَوۡفَ يَأۡتِى ٱللَّهُ بِقَوۡمٍ۬ يُحِبُّہُمۡ وَيُحِبُّونَهُ ۥۤ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلۡكَـٰفِرِينَ يُجَـٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوۡمَةَ لَآٮِٕمٍ۬‌ۚ ذَٲلِكَ فَضۡلُ ٱللَّهِ يُؤۡتِيهِ مَن يَشَآءُ‌ۚ وَٱللَّهُ وَٲسِعٌ عَلِيمٌ

"Hai orang-orang yang beriman! Siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya maka Allah akan MENDATANGKAN suatu kaum yang dicintai oleh Allah dan mereka pun mencintai-Nya. Mereka LEMAH LEMBUT terhadap ORANG-ORANG MUKMIN dan TEGAS (MEMILIKI HARGA DIRI) atas ORANG-ORANG KAFIR. Mereka berjihad di jalan Allah dan tidak takut akan celaan orang yang suka mencela. Demikian itu adalah karunia Allah yang diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui." (QS Al-Maidah: 54).


Aleg PKS DKI: Taman Rusak Dibesarkan, Membela Keyakinan Umat Islam Dikecilkan, Demi Allah Ini Kebodohan!


[portalpiyungan.com] JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta komisi Bidang Kesra dari Fraksi PKS, ibu Rifkoh Abriani geram dengan media yang membesar-besarkan taman rusak, sementara inti persolan agar penghina Al-Quran diproses hukum seperti yang disuarakan Umat Islam malah dikecilkan.

"Ini kok ada media online yang mempersoalkan rusaknya taman di depan Balaikota karena demo membela keyakinan, terus tuh si gubernur juga pe de banget menyalahkan demonstran.. Apa sang gubernur ngga tau ya, kalo di Dinas Taman ada cukup besar dana taktis untuk memperbaiki taman kota yang rusak akibat demo apapun atau karena satu keadaan yang tak terduga..," kata Rifkoh sebagaimana dikutip dari akun facebook pribadinya, Jumat (14/10).

"Lagian, ini urusan keyakinan lebih dari 80 % penduduk Indonesia yang terusik.. Sangat tidak sebanding dengan urusan meributkan taman depan balaikota yang rusak..," sambungnya.

"Kalo ternyata belom ada anggarannya, bilang sama saya, nanti akan saya usulkan untuk dianggarkan buat perbaikan taman yang rusak karena demo menuntut hak..," jelasnya.

"Demi Allah, ini kebodohan yang patut ditumbangkan..!" tegas wakil rakyat PKS dari Daerah Pemilihan Jakarta 8 yang meliputi Kecamatan Tebet, Mampang Prapatan, Pasar Minggu, Pancoran, dan Jagakarsa ini.

Seperti diketahui, puluhan ribu Umat Islam Jakarta pada Jumat kemarin melakukan AKSI BELA ISLAM menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk diproses hukum atas Penistaan terhadap Al-Quran, Ulama dan agama Islam.

Massa Umat Islam melakukan long march dari masjid Istiqlal menuju Mabes Polri lalu ke Balai Kota DKI Jakarta.

Namun aksi besar-besaran Umat Islam ini oleh media-media di-spin dialihkan pada masalah taman yang rusak. Mereka hendak menutupi persoalan utama.


Klaim Sikap Ahok SUDAH SANGAT ISLAMI, Ahoker Ini HABIS DIBABAT NETIZEN


[portalpiyungan.com] Pendukung Ahok memang sengaja terus menerus berjualan isu SARA. Upaya ini terbukti dari munculnya beberapa kicauan yang terus mengutak utik dan mengaitkan Ahok dengan Islam.

Paling mutakhir adalah munculnya kicauan seorang pendukung Ahok, aktivis Jaringan Islam Liberal yang mengklaim bahwa sikap Ahok sudah sangat Islami hanya gara-gara mendoakan orangtua angkatnya yang beragama Islam.

Upaya menghadirkan sisi "keislaman" Ahok ini jelas-jelas sebuah bentuk pembelaan. Seolah-olah Ahok memahami Islam. Sikap ini juga merupakan pancingan agar umat Islam bereaksi keras.

Upaya pendukung Ahok yang tak etis ini pun memancing kemarahan netizen Seorang netizen yang dikenal berpemikiran kritis dan tajam, Hasan Yahya, melalui akun twitternya akhirnya berhasil "menggunduli" upaya menjijikkan pendukung Ahok tersebut.

Berikut kutipan kicauan Hasan yang terekam Ahad, 16 Oktober 2016 melalui akun twitter @_haye_

Sakit jiwa sih. Saya baru sekali ini lihat ada orang menggunakan pemakaman ibunya untuk kampanye politik. Beneran sakit jiwa.

Seriously, is nothing sacred anymore? You people are clinical.

Mbak, coba dong, jelaskan lagi ke saya maksudnya "Islami" - kita ini katanya gak mau kampanye pake SARA? (mengomentari status pendukung ahok @nongandah: Ndak usah dipaksa, hidayah datangnya dr Allah, yg penting sikap Ahok udh sangat islami)

Beneran. Ada yg punya contoh lain dimana pemakaman keluarga dijadikan modal kampanye politik? Kalian ini mau politik yg kaya apa sih?

Bergidik.

@nongandah Beneran deh, gw ga tau loe belajar Islam dimana, tapi mohon berhenti sejenak dan pikir lagi. Sudah kebangetan!

Dibayar berapa ya ini orang orang hingga yg begini kemudian jadi wajar? Istighfar neng...


Not even Donald Trump goes that low.

Apa mungkin saya yg sudah terlalu sensitif? Bagaimana caranya menerangkan pemakaman ibunda jadi tema kampanye?

ARE YOU PEOPLE FUCKING INSANE??

Orang macam apa yg pemakaman ibunya dijadikan forum modal kampanye? Kualitas apa yg dicari?

Innalillah.... Bener bener gw kehabisan kata kata. Sama sekali ga terbayang politik di Jakarta bisa begini rendah. Bergidik.

Bangsat bener. Loe pada main materi kaya gini, lalu heran kl yg seperti FPI naik pitam. Lha gw saja tersinggung. Babi bener deh. Rakus.

Jaringan Islam Liberal. Ngok. Beneran pengen ngomong jorok.

Jaringan Islam Sewaan. Jaringan Islam Botolan. Jaringan Islam Islaman. Jaringan Islam ............

Gw sih belum pernah tau diseluruh dunia, dimanapun juga, ada orang yg pake materi pemakaman ibunda jadi kampanye politik. ISLAMI? TOL.

Belaga gila. Loe bikin kelakuan kaya gini trus loe heran kalau orang Islam lalu marah? LOE PADA PAKE ISLAM VERSI YG HARGA BERAPA?

Beneran. Gw udahan dulu deh main twitter. Emosi jiwa. Bahwa kemudian ada yg demo minta bunuh, sekarang gw maklum. Well deserved.

Memang kelas wacananya kaya gitu. Yang satu teriak bunuh, yang satu pose disebelah keranda orang tua. Semua teriak Islam. Halal deh.

Yang jahanam adalah loe bilang itu "Islami" - sekalian yuk gw traktir makan babi guling bumbu rajam....

Loe mau pake Bapak loe buat materi jualan? Silakan. Ibu loe buat materi lacur? Silakan. Anak loe buat digadai? Monggo. Ga usah bilang Islam.

Udah deh. Gw puasa Ahok dulu. Terlalu menjijikkan utk dikomentari.


AHOKER KETAKUTAN! Anies Belajar Sampah ke Bekasi Dibully, IJP: Ahok Belajar Reklamasi ke Luar Negeri Kok Dibela? Ngaco!


[portalpiyungan.com] Jalannya proses Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 semakin memanas. Politikus Indra J Piliang mengomentari aksi para netizen di Twitter yang melakukan perundungan atau bully terhadap salah satu cagub DKI, Anies Baswedan karena belajar sampah di TPST Bantargebang.

Menurutnya para netizen kerap membela Ahok dengan kebijakan reklamasinya. Ia menyebutkan Ahok belajar reklamasi hingga ke sejumlah negara seperti Belanda, Jepang, Korea Selatan dan Cina.

"Anies belajar ngelola sampah ke Bekasi, dibully. Ahok pigi ke Belanda, Jepang, Korsel, China, belajar reklamasi dg tim besar, dibela. Ngaco!" kata Indra Piliang dalam akun Twitter pribadinya.

"Sampai skrg blm jelas, roadshow Ahok study reklamasi ke sejumlah negara yg diikuti tim besar itu dibiayai sopo? Ntar deh, gue selidiki".

"Pengen jg sesekali ajukan izin khusus utk menyelidiki kekhususan study reklamasi yg dilakukan Ahok en rombongan sirkus eh khususnya ini".

"Sama kek gini: Ahok nyuruh aparat bunuh demonstran anarkis, dibela. Habib Rizieq ancam bunuh Ahok, dilaporin Bareskrim," tutupnya.

Sumber: Republika

Kasus Ahok, Persoalan Bangsa Yang Harus Dituntaskan di Pengadilan


[portalpiyungan.com] JAKARTA - Perkataan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akhir September lalu di hadapan masyarakat Kepulauan Seribu telah membuat resah Bangsa.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjend) DPP Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN), Bob Hasan, SH, MH dalam rilisnya Minggu (16/10/2016).

Bob mengatakan, bahwa perbuatan Ahok tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk dipidanakan. Selain itu situasi saat ini yang dalam suasana menjelang Pilkada DKI, perkataan Ahok tersebut juga berbicara pilih memilih.

“Kenapa? karena tuntutan Umat Islam khususnya telah ‘berbukti’ bahwa peristiwa tersebut yang semula bermuatan hukum menjadi padat dengan kepentingan politiknya untuk Pilkada DKI mendatang,” terang Bob.

Bob juga menyanyangkan tindakan seorang Nusron Wahid yang sudah membela Ahok dengan mengupas Surat Al Maidah 51 yang tidak subtansi persoalan tersebut.

“Saya mengatakan seorang Nusron Wahid benar-benar rela sampai terlalu jauh mengupas Surat Al Maidah yang sesungguhnya tidak sama sekali sebagai substansi persoalan atas delik umum tersebut,” jelasnya.

Bob mengatakan kalimat Nusron yang mengatakan bahwa ulama ataupun Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak boleh menafsirkan Ayat Al-Qur’an sama sekali tidak berdasar.

“Itu merupakan pembelaan yang tidak mendasar dari persoalan dan justru melukai perasaan umat Islam lainnya,” terang Bob.

Ia menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak terpancing dengan propaganda yang dapat mengancam kesatuan tanah air, dan mengajak melihat kembali persoalan tersebut kedalam perspektif hukum.

“Saya mengajak semua pihak untuk tidak terpancing dengan propaganda yang dapat mengancam kesatuan tanah air, dan mengajak melihat kembali persoalan tersebut kedalam perspektif hukum. Dan andaikan Nusron tidak ngotot bela Ahok maka persoalan tersebut gak akan melebar kemana-mana,” ujarnya.

Bob yang juga praktisi hukum itu menyayangkan perbuatan oknum yang membawa persoalan tersebut ke ranah politik.

“Sangat menyayangkan ada yang membawa-bawa hal ini ke ranah politik, dan menurut saya atas pengerahan massa pada saat ini dari umat Islam adalah wajar,” ujarnya.

Bob pun mengatakan siap mengawal secara hukum dengan para praktisi hukum lainnya untuk menjaga nuansa politik tidak masuk ke dalam ranah pidana dan siap untuk menjadi relawan hukum bagi Habib Rizieq dan umat Islam.


Mantan Stafsus SBY Bongkar Cara Survei Charta Politika yang Menggiring Opini Ahok


[portalpiyungan.com] Mantan Staf Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Andi Arief membongkar cara lembaga survei terkait Pilgub DKI Jakarta yang menggiring opini.

Melalui akun twitternya @AndiArief_AA, Sabtu (15/10), mengunggah capture questioner survey yang dilakukan Charta Politika.

Semua pernyataan dibuat untuk menggiring opini:

A. Jakarta maju karena Ahok
B. Tidak ada figur yang lebih baik memimpin Jakarta selain Ahok
C. Semua hal jelek yang dituduhkan kepada Ahok tidak benar
D. Ahok memang kasar tapi itu untuk kebaikan
E. Bapak/Ibu membela Ahok jika ada yang menjelekkan
F. Bapak/Ibu memilih Ahok tidak peduli agamanya apa

Charta Politika merupakan lembaga survei yang dipimpin Yunarto Wijaya (Direktur Eksekutif ) yang selama ini dikenal sebagai pendukung Ahok.

Sebelumnya, seperti diberitakan di berbagai media, hasil survei dari setidaknya tiga lembaga survei yang berbeda menunjukan tingkat elektabilitas petahana (Ahok) menurun drastis.

Hasil survei PolMark Reseacrh Center (PMC), Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Media Survei Nasional (Median), elektabilitas Ahok hanya tersisa 30-an persen dan diprediksi Ahok bakal kalah.

(Baca: Semua Survei Menunjukan Elektabilitas Basuki Terus Melorot)

Mungkin survei Charta Politika dengan ISI questioner di atas diharapkan bisa mendongkrak elektabilitas Ahok.

"Mantap juga ini pertanyaan survey charta politica, kita tunggu aja hasilnya. In telek tual kita," sindir @AndiArief_AA.

IN "TELEK"TUAL !!!


Tokoh Tionghoa: Dunia Tidak Kiamat Kalau Si Ahok Dipenjara

(Tokoh Tionghoa Lieus Sungkharisma ikut demo, Jumat, 14 Oktober 2016)

[portalpiyungan.com] JAKARTA - Desakan agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diproses hukum terkait kasus penistaan agama terus mengalir.

Bukan hanya dari Umat Islam, desakan itu juga datang dari tokoh masyarakat Tionghoa Lieus Sungkharisma yang pada Jumat (14/10) kemarin ikut bersama-sama Umat Islam dalam demo menuntut penegakkan hukum pada pelaku penistaan Agama.

Lieus Sungkharisma mengatakan, sudah sepatutnya Ahok ditahan atas kisruh kutipan ayat suci Al-Quran yang dilakukannya tersebut.

“Apa yang telah dilakukannya (Ahok) telah menyakiti masyarakat Indonesia. Apa yang dia lakukan sudah menyakiti umat muslim, jadi jangan dibiarkan lagi. Dunia nggak kiamat kalau si Ahok ditahan, dunia nggak mundur,” kata Lieus kepada wartawan, seperti dilansir RMOL.

Selain itu, Lieus meminta agar pemerintah dapat bersikap adil dalam menyikapi pelanggaran yang dilakukan oleh bekas Bupati Belitung Timur itu.

Khususnya dalam penegakan dan proses hukum terhadap kasus yang telah dilaporkan ke pihak berwajib itu.

"Pemerintah harus berlaku adil, jangan karena Ahok gubernur terus ini gak kena sanksi hukum," tegas Lieus.


Fahri Hamzah: Agama Tak Pernah Kalah


Kalau kepolisian kerasukan ide dan ideologi proyek #WarOnTerror Yg sudah gagal..
maka mari sadarkan mereka..

Kita tidak bisa menjaga saudara kita yang kebetulan minoritas
dengan meragukan agama sendiri..

Karena kalau iman Anda tidak kuat
Pasti Anda tidak bisa menjaga iman orang lain.

Agama adalah untuk orang dewasa dan orang waras..
maka itu anak kecil dan orang gila tidak termasuk..

Dalam ruang agamanya orang berhak berkeyakinan.
Dan kalau beda dengan keyakinan agama lain memang harus.

Urusan apa mempersoalkan ayat dalam kitab suci orang
yang Anda tidak percaya kepada agamanya..

Di Amerika orang Katolik hampir jarang sekali bisa jadi Presiden,
karena mayoritas Protestan..

Apa kita mau bilang gereja membodohi orang Protestan di Amerika?
KAN bahaya kalau begitu..

Politik itu ruang publik...
Di ruang terbuka kita bicara kepentingan bersama.

Jika di ruang publik ada kemajuan
Maka agama akan mengirim dukungan.. agama itu luas..

Tapi jika di ruang publik rakyat melihat kekecewaan dan kegagalan..
Agama bisa menarik dukungan..

Inilah cara kerja agama..
Agama tidak pernah kalah..

Agama itu milik Tuhan...
Negara urusan manusia..
Kaum sekuler ingin memisahkannya..
Kita menyatukan..

Agama adalah kebenaran dan
Negara adalah kebaikan..
Kenapa mesti berpecah?

(Itulah makna) Ketuhanan Yang Maha Esa...

__
dari twitter @Fahrihamzah (15/10/2016)


Ketika MEDIA Memutarbalikkan Isu Untuk Menutupi MASALAH yang Sebenarnya


Kelakuan media yang memutarbalikkan isu sudah sangat meresahkan dan memuakkan. Terbaru soal demo puluhan ribu Umat Islam di Jakarta yang oleh media malah difokuskan pada isu sampah dan tanaman yang rusak.

Berikut kritikan yang disampaikan Dian Anggraeni Umar, Master Trainer di Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, yang ditulis di akun facebooknya, Sabtu (15/10/2016).

***

Pemerintah dan media massa sering salah fokus.

Demo ummat Islam terhadap Ahok kemarin yang disalahkan dan diekspose media tentang taman yang rusak. Sebaliknya puluhan ribu ummat Islam dari berbagsi daerah yang berorasi menyuarakan keadilan nyaris sunyi beritanya.

Ahok yang tidak bisa menjaga mulutnya, yang disalahkan dan diekspose Bang Buni Yani.

Pernyataan Nusron yang ajaib, yang diekpose MUI dan dituduh disuap oleh salah satu cagub.

Korupsi yang diributkan dan ramai diberitakan operasi tangkap tangan Irman Gusman dan pejabat eselon II kementerian yang nilainya recehan, sementara berbagai kasus korupsi BLBI, RS Sumber Waras, Tanah Cengkareng dll. yang nilai korupsinya fantastis adem ayem.

Kalau mau dibahas masih banyak lagi masalah dan kasus lain yang modelnya seperti ini. Memutarbalikkan isu untuk menutupi masalah yang sebenarnya.

(Dian Anggraeni Umar)

Sumber: fb

***

Hal senada disampaikan penulis novel dan mantan presenter berita TransTV Hanum Rais:


"Media yg tidak independen & beritanya selalu delusif demi kepentingan politik penguasa, sesungguhnya sedang menggali kuburannya sndiri." (Hanum Rais)


BANJIR DUKUNGAN NETIZEN DUNIA, PERJUANGAN UMAT ISLAM INDONESIA TAK SIA-SIA


[portalpiyungan.com]Demo untuk menuntut proses hukum terhadap Ahok yang dinilai melecehkan Al-Qur’an Jumat 14 Oktober 2016 mendapat sorotan dari warga dunia.

Setelah dikabarkan oleh Yeni Şafak, sebuah media asal Turki, kini giliran  petinggi Persatuan Ulama Muslim Internasional (IUMS) di Pakistan, Prof. Abdul Ghaffar Aziz turut menyuarakan kepedihan umat Islam di Indonesia.

شهدت العاصمة #الاندونيسية اليوم مظاهرة عارمة احتجاجا على إساءة حاكم العاصمة ( مسيحي من الأصول الصينية ) إلى #القرآن

“Hari ini, Ibukota Indonesia menyaksikan demonstrasi besar-besaran untuk memprotes pelecehan Gubernur Kristen beretnis Cina terhadap Al-Qur’an,” demikian tulisnya hari Jumat, 14 Oktober 2016 melalui akun twitternya @AGAZIZ1

Postingan juga diikuti gambar-gambar yang menunjukkan puluhan ribu peserta aksi yang memadati jalan raya.

Kicauan itu pun mendapat respon dari ratusan netizen. Dua ratus lebih dari mereka menyukai status ini. Sedangkan hampir 500-an pengguna twitter telah me-retweet-nya.

Beragam komentar dari para netizen mengiringi status tersebut. Dari mereka ada yang menyayangkan terpilihnya Gubernur Non-Muslim di negara yang dihuni mayoritas Muslim tersebut, yang disampaikan dalam bahasa Arab.

“كيف بلد اسلامي وحاكم العاصمة مسيحي من اصول صينية؟؟؟ "
(Bagaimana bisa negeri Islam tetapi gubernurnya Kristen dari Cina?)” tulis Abu Abdillah melalui akun @mmkkk3.

Ada juga yang memberikan apresiasi besar terhadap demonstrasi ini. Dan menyebutnya sebagai bagian dari keimanan.

“اضعف الايمان هذا والله المستعان "
(Ini adalah selemah-lemahnya iman. Semoga Allah memberikan pertolongan),” tulir Ammar Helmy dalam akunnya @ammmarhimi.

Netizen lain bahkan memberikan doa kebaikan kepada mereka yang mengikuti aksi demo tersebut.

“جزاهم ألله خيرألجزاء"
(Semoga Allah memberi mereka balasan yang terbaik),” tulis pemilik akun @m6644I98.

Sebagaimana diketahui, berbagai elemen Islam berkumpul di Masjid Istiqlal dan melakukan long march menuju Balai Kota Jakarta. Mereka meminta kepastian hukum soal Ahok yang dinilai telah melecehkan Al-Qur’an dengan menyebut surat Al-Maidah ayat 51 sebagai alat pembodohan.

Aksi serupa yang terjadi di berbagai kota besar di Indonesia menunjukkan ekskalasi kemarahan umat Islam atas Penistaan yang dilakukan Ahok.

Perlu dicatat, aksi ini mendapat sambutan cukup luas dari kalangan etnis Tionghoa dan umat Kristiani. Hal ini membuktikan, bahwa gerakan mendesak Polri untuk memberi kepastian hukum terkait kasus penistaan agama tak terkait politisasi kelompok tertentu seperti yang ditudingkan oleh media pendukung Ahok.

MUI, Ahok, dan Pilpres Amerika


Oleh Denny JA*
Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI)

Bolehkan MUI membuat pernyataan bahwa Ahok telah menistakan agama Islam dan menghina ulama? Bolehkan MUI bahkan lebih jauh lagi misalnya menyerukan umat Islam tak memilih Ahok, tapi memilih kandidat lain saja? Inilah yang kini ramai di ruang publik.

Secara resmi MUI membuat pernyataan yang ditanda tangani oleh ketua umumnya. Pernyataan itu memberi pesan bahwa setelah mempelajari kasus dengan cermat, MUI menganggap Ahok sudah menistakan Islam dan ulama, dalam kasus surat Al Maidah di kepulauan seribu.

MUI meminta masyarakat tidak main hakim sendiri. Namun MUI juga meminta pemerintah menindak lanjuti kasus ini secara hukum. Dalam pernyataan itu, MUI TIDAK membuat pesan jangan memilih atau menyarankan memilih kandidat tertentu. Jika demokrasi modern yang menjadi rujukannya, jawabnya itu boleh dan sah saja.

MUI dibolehkan oleh demokrasi modern untuk memberikan pandangan, himbauan sesuai dengan bidangnya, kepada umatnya. Ini bagian dari hak asasi yang dihormati dalam sistem demokrasi. Tentu lembaga agama lain dibolehkan juga tidak setuju dengan MUI, dan boleh memberikan himbauan dan rekomendasi sebaliknya. Yang penting tak ada pemaksaan gagasan di sana.

Semua kemudian dikembalikan kepada masyarakat untuk mengambil sikap. Pemerintah juga harus tegas membolehkan keragaman respon, dan melarang sisi kriminalnya saja. MUI bukan lembaga pemerintahan. Hanya lembaga pemerintahan yang diharuskan netral. Melarang MUI bersikap, atau melarang lembaga lain bersikap sebaliknya, itu melanggar hak asasi, dan mencederai sistem demokrasi, baik di tingkat konsep ataupun praktek.

Marilah kita lihat apa yang terjadi dalam praktek agama dan politik di Amerika Serikat saat ini. Kebetulan kini di saat yang sama sedang berlangsung pemilu presiden yang sangat hot antara Donald Trump dan Hillary Clinton. Om Google mempermudah kita melihat apa yang terjadi di sana.

Kita lebih mudah mencari dan membaca sendiri bagaimana demokrasi modern itu dipraktekkan. The American Renewal Organisation, organisasi agama konservatif di Amerika secara terbuka menyatakan pilihan politiknya. Seperti diberitakan Washington Post, 10 May 2016, David Lane, pemimpinnya, menulis surat (email) kepada 100.000 pastor. Surat itu secara jelas menghimbau para pastor untuk memilih Donald Trump. Dibandingkan dengan Hillary, Donald Trump dianggap lebih bisa mewakili nilai kristiani.

Sementara Hillary berdasarkan rekornya lebih banyak memajukan agenda yang terlalu sekuler (Godless agenda). Namun di saat bersamaan, pemimpin agama lain juga dibolehkan bersikap sebaliknya. Sebanyak 60 pemimpin kristen berkoalisi membuat pernyataan terbuka. Atas nama ajaran Kristiani, Donald Trump harus ditolak. Dengan sendirinya Hillary Clinton menjadi pilihan. Alasannya, karakter dan rekor Donald Trump jauh dari yang diajarkan prinsip kristiani.

Dua kubu yang sama sama ahli agama kristen, sama sama ingin mendasarkan diri pada injil, bersikap bertentangan soal rekomendasi pilihan presiden. Semuanya oke saja dan sah saja. Sistem demokrasi membolehkan masing masing kelompok agama bukan hanya membuat pernyataan, tapi mengkampanyekan. Mengapa para pemimpin agama dibiarkan berpolitik? Tidakkah ini berbau SARA?

Mengapa mereka selaku pemimpin umat tidak netral? Tidakkah nanti Amerika akan pecah karena isu SARA itu?

Demokrasi dalam konsep ataupun praktek, hanya bisa berjalan dengan memberikan kebebasan warganya untuk berpendapat dan mempengaruhi orang lain. Ketika pemilihan umum, semua yang terlibat dibolehkan mengkampanyekan agendanya. Semua pihak dibolehkan melakukan manuver untuk menang dan kalah dengan aneka cara yang dibolehkan aturan demokrasi modern dan hak asasi.

Setelah itu biarkan rakyat yang memilih secara bebas. Dasar dari kebebasan dalam demokrasi modern adalah filsafat yang diungkapkan secara indah oleh Voltaire: Saya tak setuju pendapat tuan, namun hak tuan menyatakan pendapat itu akan saya bela sampai mati. Kita boleh saja tak suka agama dijadikan dasar memilih atau menolak Trump. Namun kita tak boleh melarang mereka mengkampanyekannya. Ruang publik milik bersama. Aneka gagasan yang bertentangan dibolehkan dinyatakan bahkan dikampanyekan.

Yang tak boleh adalah hate speech, fitnah, kekerasan, penghinaan dan aneka hal lain yang masuk dalam kategori hukum kriminal. Ketika demokrasi dipilih, apa yang dibolehkan oleh praktek demokrasi jangan dilarang.

Agak aneh situasi di pilkada Jakarta hari ini. Reformasi sudah berjalan 18 tahun, tapi ideologi Orde Baru soal SARA masih menghantui. Celakanya ketakutan isu SARA itu juga melanda the so called para pejuang kebebasan, keberagaman, diskriminasi, dll. Seolah yang boleh dibicarakan dan dikampanyekan hanya program saja. Seolah isu SARA itu porno, tak boleh dibicarakan terbuka. Isu SARA itu “jijik” dan ingin disembunyikan di bawah permadani. Larangan isu SARA itu memang satu paket dengan ideologi otoritarian model Orde Baru. Pemerintah yang lebih tahu apa yang boleh dan tidak. Warga harus ikut saja. Juga mungkin saat itu, isu SARA dianggap membahayakan NKRI. Celakanya mitos SARA itu diteruskan sampai kini. Bahkan diyakini pula oleh mereka yang merasa memperjuangkan kebebasan.

Padahal keberagaman yang diperjuangkan harus berangkat dari satu prinsip toleransi. Yaitu menoleransi warga tak hanya beragam soal keyakinan agamanya, tapi juga beragam soal motif memilih pemimpin. Ada warga memilih pemimpin karena program. Ada warga memilih pemimpin karena karakter. Atau warga memilih pemimpin berdasarkan keyakinan agama. Dan sebagainya dan sebagainya. Hak asasi dan demokrasi membolehkan semua itu.

Silahkan masing masing meyakinkan publik. Itu sebabnya dalam buku teks mengenai voting behavior dikenal keragaman prilaku pemilih. Itu riset yang merekam prilaku pemilih di seluruh dunia. Menyeragamkan prilaku pemilih hanya boleh memilih karena program saja bertentangan dengan prinsip kompleksitas dunia modern. Dunia tak hanya berisi roti dan program saja.

Apakah isu SARA itu akan membuat Indonesia pecah? NKRI terancam? Inilah gaya menakut-nakuti yang diwariskan sejak Orde Baru, dan diteruskan pula hingga 18 tahun reformasi. Membiarkan warga mengekspresikan gagasannya, bahkan yang berbasis agama sekalipun, justru bagus buat pemimpin. Yang penting pemerintah tegas memisahkan mana yang kriminal mana yang bukan. Yang harus dilarang dengan keras hanya sisi kriminalnya; hate speech, fitnah, kekerasan, pemaksaan, bukan isi gagasannya. Jika mobilisasi politik aliran dibiarkan, sejauh dalam koridor bukan kriminal, dan pemerintah tegas menerapkannya, justru itu lebih baik untuk Indonesia.

Ke depan, pemimpin akan lebih peka terhadap warga yang dipimpinnya. Pemimpin dipaksa untuk membuka mata: bahwa ia tak hanya memimpin gedung dan Kali Ciliwung. Ia juga memimpin manusia dengan segala subyektivitasnya. Tentu saja NKRI tetap terjaga. Plus, sang pemimpin lebih berempati dengan apa yang dianggap penting oleh warga, seburuk apapun yang dianggap penting itu, sejauh dibolehkan oleh konstitusi, demokrasi dan hak asasi.*

*Sumber: http://suaranasional.com/2016/10/12/mui-ahok-dan-pilpres-amerika/


Memimpin di Era Milenial Digital | Oleh: Ridwan Kamil


Oleh: Ridwan Kamil*
(Arsitek, Wali Kota Bandung, Jawa Barat)

"Tiap jaman ada pemimpinnya dan tiap pemimpin akan ada jamannya."

Begitulah kira-kira kata pepatah. Ada jamannya memimpin di era penjajahan ala Sukarno, memimpin di era transisi ala Mahathir, memimpin di era euforia demokrasi ala Gus Dur, dan memimpin di era milenial digital ala Obama.

Tiap jaman punya cara dan ekspektasi. Dahulu masyarakat butuh pemimpin dengan imaji panglima perang nan gagah memimpin di depan. Hari ini masyarakat mengharapkan pemimpin yang berbaur bergaya rakyat kebanyakan. Tidak gaptek dan mampu hadir memimpin di tengah.

Sejak dulu nilai dasar seorang pemimpin tidaklah berubah. Ia diharapkan berintegritas, visioner, berani, pengambil resiko, pemberi solusi, dan lainnya.

Namun, hari ini yang dicari adalah nilai tambah. Seberapa relevan gaya dan cara memimpin di jaman yang serba transparan, serba cepat, serba interaktif. Di jaman milenial digital ini, pujian dan nyinyiran kepada pemimpin saling bersahutan dalam hitungan detik.

Itulah tantangan memimpin di era milenial. Memimpin di hari ini harus ekstra sabar dan jangan geeran. Jika dipuji jangan terbang dan jika dicaci jangan tumbang.

Tiga tahun memimpin kota Bandung sebagai wali kota, saya menemukan bahwa kepemimpinan yang efektif dan relevan di tingkat kota adalah dengan filosofi "Ing Madya Mangun Karso". Memimpin dari tengah.

Jika posisi pemimpin di tengah, ia bisa mendorong pasukan agar lari atau melompat ke depan. Juga sekaligus menyeret pasukan yang lambat tertinggal di belakang.

Artinya hari ini, jika progres ingin hadir cepat, seorang wali kota harus banyak berada di lapangan, tidak melulu duduk manis di belakang meja.

Sidak urusan KTP di kecamatan, bertangan kotor ikut membersihkan jalanan, menertibkan PKL liar, mengecek proyek taman dan bangunan dan lainnya.

Dengan cara itu sistem akan lebih cepat membaik, karena pemimpin dipersepsi selalu berada di tengah pasukan. Pasukan merasa selalu diawasi. Pasukan termotivasi.

Itulah kenapa saya banyak di lapangan. Salah satunya dengan bersepeda. Dengan cara ini di perjalanan bisa menemukan langsung problem lapangan. Bisa bertegur sapa dengan warga.

Itulah kenapa saya ikut Gerakan Pungut Sampah, memotivasi para pelajar sekolah tiap Senin, Rabu, Jumat.

Itulah kenapa saya turun melatih birokrasi tentang pentingnya media sosial untuk berkomunikasi interaktif dan merespon cepat keluhan publik.

Filosofi "Ing Madya Mangun Karso" ini di Bandung, alhamdulillah berhasil mengakselerasi perubahan. Setelah 3 tahun, pelayanan publik dari rapor merah sudah menjadi hijau.

Akuntabilitas kinerja birokrasi dari peringkat ratusan melompat ke peringkat 1 nasional. Adipura hadir lagi setelah 17 tahun absen. Smartcity sudah ranking 1. Indeks kebahagiaan warga naik tinggi ke skor 71.

Memimpin di tengah berarti pemimpin terasa hadir lahir batin dalam sistem. Memimpin hari ini harus bisa menjadi sopir sekaligus montir.

Wali kota, bupati, gubernur, dan presiden hari ini dipilih langsung oleh rakyat. Artinya secara emosional, terjadi hubungan tanggung jawab yang langsung dan hubungan batin yang kuat.

Rakyat di era milenial, dengan keseharian internet dan media sosial, bisa mengawasi dan mengomentari langsung semua jejak langkah harian para pemimpinnya. Sebuah interaksi e-demokrasi.

Demokrasi langsung Indonesia dengan one man one vote ini memberi banyak dinamika. Siapa pun hari ini bisa terpilih menjadi pemimpin selama mampu memikat hati para pemilih.

Sisi lainnya, ternyata pemimpin tidak hanya dipilih karena rasionalitas rekam jejaknya. Ada juga pemimpin terpilih karena hal-hal emosional seperti karena penampilannya, karena agamanya, kesukuannya, atau karena bagi-bagi duitnya.

Namun di sisi lain, demokrasi langsung ini berbahaya jika berada di masyarakat yang tidak siap. Masyarakat secara emosional terkadang memaksa pemimpin untuk mengikuti maunya, walau bertentangan dengan hukum formal.

Di sinilah tantangan kepemimpinan hari ini. Karenanya demokrasi terdidik menjadi penting agar tidak jatuh pada tirani populisme.

Karenanya, pemimpin juga harus berani melawan arus jika keputusan publiknya yang sudah memenuhi rasa etika keadilan dan hukum masih juga diprotes mayoritas publik yang emosional.

Contoh paling sering adalah kasus-kasus penertiban kampung liar ilegal yang seringkali ditolak warga, padahal sudah diberi ruang dialog, pengertian, dan diberikan hunian pengganti.

Dalam demokrasi hari ini , banyak warga yang menginginkan perubahan namun tidak mau ikut proses pahitnya.

Ingin maju seperti Singapura namun tidak mau ikut dalam perombakan infrastrukturnya. Ingin hebat seperti Jepang, namun tidak mau ikut dalam revolusi mentalnya. Padahal untuk hidup sehat terkadang harus makan obat pahit.

Karenanya pemimpin yang kalah determinasi akan selalu terjebak dalam populisme mayoritas. Karena sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang adil dan berani.

Pemimpin hari ini diharapkan memiliki kedekatan emosional dengan rakyat. Untuk budaya timur yang menghargai silaturahim, kehadiran emosional pemimpin sangatlah diapresiasi.

Namun kedekatan di era milenial tidaklah harus secara fisikal namun bisa secara digital. Jauh tapi dekat.

Secara fisikal, terinspirasi teladan Umar bin Khatab, di Bandung dibangun tradisi, pemimpin dari wali kota sampai camat lurah untuk rutin bersilaturahmi mingguan.

Setiap minggu kami membawa makan malam untuk keluarga miskin kota. Camat dan lurah diwajibkan salat Jumat di tiap masjid berbeda dan malam minggu menonton layar tancep bersama warga.

Kami juga rutin menjadi pembina upacara tiap Senin pagi di sekolah-sekolah, membentengi moral para pelajar dengan nasehat dan tatap muka.

Di era milenial ini, warga di Bandung bisa melapor, mengeluh, dan memberi nilai rapor kinerja birokrasi melalui telepon genggamnya.

Hari ini wali kota, camat, dan lurah di Kota Bandung memiliki akun media sosial untuk menjawab pertanyaan warga, mem-posting agenda kerja, merespon keluhan harian, dan mengedukasi warga.

Setiap hari minimal ada 200-an berita harian ter-posting di semua akun digital unit kerja pemerintah Kota Bandung. Ujung dari semua ini adalah lahirnya aspek termahal dalam politik yaitu trust atau rasa percaya dari warga kepada pemerintah.

Di era milenial ini, media sosial adalah alun-alun publik digital. Caci-maki dan puja-puji datang silih berganti dalam hitungan detik.

Di Bandung, masyarakat membuat forum Facebook "Ridwan Kamil Watch" (RKW), isinya adalah kritikan dan masukan, namun tidak sedikit caci-maki. Susah dibedakan mana komen orisinil mana pesanan. Semua serba mungkin.

Karenanya pemimpin era milenial harus paham bahwa konstituennya hari ini rata-rata 'digital native' alias serba digital.

Para pemimpin jadul gagap teknologi yang merupakan 'digitial migrant' harus cepat beradaptasi. Siapa yang masih tertatih dengan dunia teknologi dan komunikasi menjadi kurang relevan dan akan ditinggal konstituen.

Politik di era milenial juga sarat dengan ekstrimitas. Media sosial juga sering digunakan untuk menyerang lawan politik dengan kasar. Menista pemimpin dengan bersembunyi di akun anonim adalah hal lazim.

Siap-siap disuruh mirip Erdogan. Siap-siap diadukonteskan antar-sesama pemimpin, seolah kompetisi putri kecantikan. Siap-siap dimaki dengan kutipan judul berita online. Bahkan hari ini lahir istilah buzzer politik sebagai akun promosi politik. Ada yang orisinil, ada yang berbayar.

Jika hanya mempromosikan visi dan rekam jejak jagoannya tidaklah masalah. Namun hari ini, akun buzzer politik bisa berpola negatif. Tugasnya secara profesional dan konsisten merendahkan dan menistakan lawan politik.

Saking rutin dan ekstrimnya ada yang menyebut sebagai teroris sosmed. Sebuah dampak negatif era digital yang harus dilawan.

Namun jika menguasai komunikasi politik via media sosial, pemimpin hari ini diuntungkan dengan peluang kesetaraan informasi.

Berita buruk dari media umum bisa dijawab dengan postingan tandingan. Fitnah satu arah bisa diklarifikasi dengan postingan bantahan. Teroris sosmed bisa didebat langsung.

Dengan pola serba cepat dan transparan ini, pemimpin era milenial harus bersiap dengan resiko persepsi. Kinerja terberitakan disebut pencitraan. Tidak terberitakan disebut tidak ada kinerja.

Namun kepemimpinan yang disukai hari ini tetaplah kepemimpinan yang menyentuh hati rakyat.

Kepemimpinan yang memotivasi bukan memaki. Kepemimpinan yang menggerakkan bukan memerintahkan. Kepemimpinan yang merangkul bukan memukul. Kepemimpinan yang turun tangan bukan tunjuk tangan.

Kepemimpinan yang terbaik adalah kepemimpinan dengan keteladanan. The best leadership is leadership by example.

Setiap kita adalah pemimpin. Ada yang hanya memimpin dirinya sendiri. Ada yang memimpin keluarga dan ada yang berkesempatan memimpin masyarakat.

Secara sederhana, tugas pemimpin masyarakat hanyalah dua: dengan ideologi menggerakkan masyarakat dan dengan inovasi menghadirkan perubahan.

Mari menjadi pemimpin yang tidak pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Mari jadi pemimpin yang relevan untuk jamannya.*

*Sumber: http://regional.kompas.com/read/2016/10/14/13000091/memimpin.di.era.milenial.digital


Beginilah NU yang Saya Kenal


Saya lahir, menghabiskan masa kecil, dan besar di sebuah kampung betawi, Kwitang-Jakarta Pusat. (Habis kawin, hijrah ke Depok).

Sampai saat ini, Kwitang masih dikenal sebagai "basis" para habaib yang melahirkan ulama-ulama besar di Jakarta. Ulama-ulama yang berafiliasi dengan ormas Islam terbesar di Indonesia: Nahdlatul Ulama (NU).

Salahsatunya adalah KH. Syaifuddin Amsir, yang saat ini merupakan Mustasyar PBNU periode 2015-2020, yang kemarin hadir di acara ILC TV ONE dan dengan TEGAS menyampaikan pandangannya soal prilaku ahok yang melecehkan al-Qur'an.

Saat menginjak usia remaja (SMP kalau tidak salah), saya kerap hadir pada pengajian yang beliau bina di Masjid al-Riyadh, Kwitang, tiap Rabu ba'da maghrib. Salah satunya adalah pembahasan kitab Tagrib Dalil, yang membahas ilmu-ilmu fiqh.

Pun sampai saat ini, ribuan kaum muslimin dari berbagai penjuru Jakarta dan sekitarnya hadir setiap Ahad Pagi pada majelis ilmu yang dibina oleh Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman al-Habsyi di Islamic Center Indonesia, Kwitang-Jakarta Pusat.

Habib Abdurrahman ini, meski sudah sepuh, hadir dalam aksi Umat Islam dan FPI Jum'at kemarin dan memberikan orasinya di depan kantor Bareskrim Polri dari bawah mobil komando. (Karena beliau tidak kuat untuk menaiki tangga podium aksi di atas mobil komando).

Ulama betawi lainnya yang juga "anak kwitang" adalah Habib Idrus bin Alwy Jamalulail, yang dikenal sebagai macan podium karena ceramah-ceramahnya yang "keras", hingga pernah merasakan 'hotel prodeo' di zaman Orba.

Putra beliau, Habib Fachri bin Idrus bin Alwy Jamalulail adalah kawan sepermainan saya saat SD dulu. Kini beliau membina majelis di Masjid Nurul Abror, Mangga Dua, Jakarta Pusat.

Karena saat ini saya berkantor tidak jauh dari masjid tersebut, maka saat beliau menjadi khotib jum'at, saya seperti menyaksikan kembali ayah beliau diatas mimbar. TEGAS. BERANI. TAK KENAL KOMPROMI dalam membela Islam.

Begitulah ulama-ulama NU yang saya kenal.

Maka... jika ada santri NU yang malah membela si penista al-qur'an, maka saya bertanya: NU model apa lu?

(Erwin)


Fahri: Penundaan Kasus Ahok Ganggu Stabilitas Negara


JAKARTA - Kasus dugaan penistaan agama yang menyeret Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan mengganggu stabilitas negara. Hal itu jika aparat kepolisian menunda pengusutan kasus tersebut.

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengatakan, pernyataan Ahok soal Alquran surat Al Maidah 51 telah menimbulkan keresahan sosial bagi seluruh warga negara.

"Jika aparat hukum justru menunda sementara keresahan masyarakat terus meningkat, maka tidak saja pilkada yang terganggu tetapi kita sebagai warga Jakarta dan seluruh warga negara yang terganggu," kata Fahri, kepada Jurnas.com, Sabtu (15/10).

Oleh sebab itu, kata Fahri, pilihannya adalah mempercepat proses hukum di kepolisian. Sebab, dengan cara mempercepat proses hukum inilah yang bisa mengakhiri ketidakpastian.

Fahri menjelaskan, dalam UU pilkada justru dengan alasan stabilitas sosial dan politik, pilkada bisa ditunda sejenak untuk membiarkan situasi masyarakatnya kondusif.

"Jangan lupa ini ibukota, penegak hukum dan keamanan tidak boleh membuat spekulasi," tegas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Sumber: Jurnas.com


Yusril: Tidak Ada Alasan Polri Tangguhkan Kasus Penistaan Al-Quran Oleh Ahok


[portalpiyungan.com] JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra mengatakan tidak ada alasan Polri untuk menangguhkan kasus dugaan penistaan agama Islam yang dilakukan oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengenai Surat Al-Maidah ayat 51.

Menurut dia, penangguhan itu berlaku setelah seseorang ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum). Sedangkan, Ahok saat ini masih sebagai bakal calon Gubernur DKI di Pilkada 2017.

"Karena itu tidak ada penangguhan," kata Yusril kepada INILAHCOM, Jumat (14/10/2016).

Ia menjelaskan berdasarkan Undang-undang bahwa tidak ada alasan Polri untuk menangguhkan perkara yang menyeret Ahok mengenai dugaan penistaan agama Islam, karena memang laporan masyarakat terhadap Ahok ke Polri itu harus diproses hukum.

"Itu ada didalam KUHAP, jika seseorang dilaporkan melakukan tindak pidana wajib ditindaklanjuti," ujarnya.

Sementara, Yusril menafsirkan adanya Surat Edaran Kapolri lama era Jenderal (Purn) Badrodin Haiti yang menyebutkan kata calon kepala daerah tersangkut masalah hukum dan menjadi peserta Pilkada Serentak akan ditangguhkan proses hukumnya.

"UU tidak ada (mengatur), hanya SE Kapolri yang lama dan sekarang diikuti Kapolri baru (Jenderal Tito Karnavian). Tapi kalau gunakan tafsir a contrario, ketentuan itu tidak berlaku bagi bakal calon," jelas dia.

Sebelumnya Kabareskrim Polri, Komjen Ari Dono Sukmanto mengatakan pihaknya mempertimbangkan penangguhan proses hukum laporan dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk menghindari politisasi jelang Pilkada DKI 2017.

"Saya sudah sampaikan, mungkin saya akan laporkan kepada Bapak Kapolri supaya tidak terjadi politisasi untuk kepentingan tertentu," kata Ari.

Sumber: INILAHCOM


PAHAMILAH... Bukan Hanya FPI yang Ingin Ahok Dibui


[portalpiyungan.com] Demo "AKSI BELA ISLAM" yang dipimpin oleh Ulama Besar FPI, Habib Rizieq Jumat 14 Oktober 2016 berlangsung damai dan diapresiasi banyak pihak.

Seperti diketahui, longmarch dan unjuk rasa besar-besaran oleh umat muslim di berbagai kota besar di Indonesi dilakukan terkait desakan agar kepolisian segera memperkarakan seorang penista agama yang telah melecehkan ayat suci Quran.

Kebetulan saja, pelaku pelecehan itu adalah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sehingga ada kesan, aksi unjuk rasa ini terkait dengan perlawanan sebagian besar umat muslim DKI kepada Gubernur yang dikenal dzalim dan semena-mena.

Hal yang menarik untuk dicermati adalah munculnya tudingan dari beberapa media besar yang langsung mencatut nama FPI. Bahkan tak sedikit yang beranggapan dan menyebut gerakan demo besar-besaran itu sebagai gerakan umat Islam garis keras hanya karena FPI ikut di dalamnya.

Tentu ini adalah salah satu ketidakadilan bagi FPI.

Padahal, yang hadir dalam aksi damai di Jakarta bukan hanya dari FPI, namun juga dari FBR, ada juga dari Ormas Pejuang Merah Putih milik Ki Kusumo, lalu masih banyak lagi ormas dan juga anggota masyarakat dari korban gusuran juga ikut bergabung.

Sementara pada aksi yang berlangsung di luar kota melibatkan massa dari berbagai lapisan dan elemen kemasyarakatan.

Mengapa jika ada sebuah aksi yang melibatkan umat Islam dalam jumlah besar, selalu saja FPI dituding sebagai pihak yang seolah menantang pemerintah?

Masih ingatkah dengan bencana alam Kabupaten Garut Jawa Barat?

Saat itu, hampir setiap sudut lokasi bencana dipenuhi oleh para relawan dari Front Pembela Islam yang berjibaku dengan kondisi dan lokasi yang penuh dengan lumpur serta masih beresiko akan terjadi bencana susulan.

Namun tak ada satu satasiun televisi manapun yang memberitakan kinerja para laskar FPI ini. Bahkan sebuah foto yang menampilkan bagaimana wartawati yang mengenakan jilbab, dan dari salah satu stasiun televisi “milik” Surya Paloh terpaksa hanya bisa diam terpaku sambil melipat tangannya dan memegang mik reporter yang bertuliskan stasiun televisi tempatnya mengabarkan berita.

“Memang selama ini jika menyangkut yang namanya FPI bila berada di lokasi bencana ataupun sedang melakukan bantuan kepada umat muslim seperti di lokasi penggusuran Kampung Ikan Aquarium beberapa waktu lalu, jangan harap deh, akan diberitakan,” ujar Darwis Sibua, tokoh muda Maluku Utara di Jakarta, Jumat 14 Oktober 2016.

Darwis menambahkan, perlakuan media akan berbeda jika ada sedikit saja celah yang bisa dimanfaatkan oleh media untuk memberitakan FPI yang kategorinya merugikan masyarakat pastilah segera dimuat lengkap dengan namanya.

“Kan aneh media-media mainstream itu, kenapa cuma nama FPI saja yang disebut? Saya rasa kalau mereka nulis umat Islam demo gak papa, karena memang yang tidak terima dengan mulut Ahok menistakan Al Quran memang umat Islam, dan bukan hanya FPI.” pungkas Darwis.

15 October 2016

MUI Ditekan, KH Tengku Zulkarnain: Sampai MATI Keputusan MUI Tidak Akan Dicabut SEHURUF PUN !!!


[portalpiyungan.com] JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan pernyataan tegas terkait penistaan Al-Quran yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Dalam sikap dan pernyataan resmi yang dikeluarkan pada hari Selasa 11 Oktober 2016, MUI setelah melakukan pengkajian atas video:

- Menyatakan bahwa kandungan surah al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai peimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Quran.

- Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surah al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan nonmuslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam.

- Berdasarkan hal di atas, maka pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dikategorikan: (1) Menghina Al-Quran dan atau (2) menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum.

(Selengkapnya Baca: PENDAPAT DAN SIKAP KEAGAMAAN MUI)

MUI juga menegaskan: Aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al-Quran dan ajaran agama Islam serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sikap dan pernyataan tegas MUI ini sangat mengagetkan para pendukung Basuki. Mereka pun membully MUI bahkan sangat keji mereka menuduh MUI dibayar oleh salah satu cagub DKI.

Dikabarkan juga MUI mengalami tekanan untuk mengubah atau mencabut sikapnya.

Saat hal ini ditanyakan kepada KH Tengku Zulkarnain, jawaban Wakil Sekjen MUI ini sangat membanggakan.


Tanya: "Assalamualaikum ya syaikhana... dapat info MUI lagi ditekan utk mencabut sikap MUI terhadap Ahok... betul syaikh? Semoga MUI sekarang sama dg era Buya Hamka dulu, tdk bisa ditekan oleh siapapun.. haq selamanya haq."

Jawaban KH Tengku Zulkarnain: 

"Sampai MATI kami tdk akan mundur se sentimeter pun... Keputusan MUI tdk akan dicabut SEHURUF PUN. Lebih baik Kami Mati dlm agama ini daripada kalah dgn kafir"

ALLAHU AKBAR !!!

Inilah Ulama yang tak takut apapun kecuali hanya takut pada Allah!

Umat Islam solid bersama Ulama!

(Baca juga: [VIDEO] Ketegasan Wasekjen MUI KH. Tengku Zulkarnain di ILC "Penistaan Al-Quran Harus Dihukum")


Serang Demo Umat Islam dengan ISU SAMPAH dan Tanaman Rusak Malah Jadi Bumerang Ahoker


[portalpiyungan.com] JAKARTA - Ribuan Umat Islam (bukan saja FPI) pada Jumat (14/10) kemarin menggelar Aksi besar-besaran atas Penistaan Al-Quran yang secara tegas oleh MUI sudah dinyatakan dilakukan Basuki Tjahaja Purnama.

Lautan massa umat Islam bergerak dari Masjid Istiqlal long march ke Bareskrim Polri menuntut Basuki ditindak tegas diproses hukum sesuai KUHP Pasal 156a bahwa Penodaan Agama dipenjara selama-lamanya 5 tahun.

Imam Besar FPI Habib Rizizieq Shihab bahkan mengultimatum bahwa jika pemerintah dan negara melindungi pelaku Penistaan Agama maka Umat Islam akan melakukan penegakkan hukum sendiri sesuai dengan Hukum Islam: Hukuman Mati.

Gelombang besar Umat Islam ini sangat menakutkan para pendukung gubernur penggusur rakyat kecil. Mereka berusaha mengaburkan dan bahkan menjelekkan citra Umat Islam yang melakukan aksi unjuk rasa dengan spin berita difokuskan pada beberapa tanaman yang rusak diinjak-injak dan sampah usai demo.

Sebuah foto yang memperlihatkan tanaman terinjak disebar massif para buzzer Ngahok.

"TUH FPI BIANG KEROK PERUSAK TANAMAN !!!"

Sebuah foto yang memperlihatkan "seonggok" sampah disebar massif.

"TUH FPI DEMO NYAMPAH AJA !!!"

Tak kalah kenceng Gubernur Ahok berkomentar:

Ahok: Apa Mereka Mau Tanggung Jawab Tanaman yang Rusak Setelah Demo?
http://megapolitan.kompas.com/read/2016/10/14/21480971/ahok.apa.mereka.mau.tanggung.jawab.tanaman.yang.rusak.setelah.demo.

Ahok Sebut Ribuan Pendemonya Tak Tanggungjawab Rusak Taman
https://www.merdeka.com/jakarta/ahok-sebut-ribuan-pendemonya-tak-tanggung-jawab-rusak-taman.html

Serangan Ahoker pada demo Umat Islam dengan menebar berita tanaman rusak dan sampah ini malah jadi Bumerang !!! dan dengan mudah ditendang balik (kickback).

KARENA selama ini acara-acara Jokowi dan Ahok malah LEBIH PARAH dalam hal sampah dan tanaman rusak.

Berikut BUKTI-BUKTI dari media mainstream yang akhirnya jadi BUMERANG Ahoker!

(1) Usai Pelantikan Jokowi-Ahok, Taman DPRD DKI Rusak & Penuh Sampah (2012)


(2) Malam Tahun Baru di Jakarta Sisakan 700 Ton Sampah


(3) Tanggung Jawab Siapa Sampah Pelantikan Jokowi-JK? (2014)

(4) Taman Monas Rusak, Ahok tak Minta Pertanggungjawaban Jokowi (2014)

(5) Sampah Pesta Pelantikan Jokowi Diprediksi Capai 100 Ton


(6) JNF (Jakarta Night Festival) dan Jakarnaval Sisakan Sampah 24 Ton


SAMPAH BERTON-TON DAN TANAMAN RUSAK 

"...Hahahahahahaha...Udah bukan rahasia lagi kalo Ahokers standar ganda(munafiknya)nya udah tingkat tinggi... (``,)" ujar @iyutVB.


ALLAHU AKBAR !!! Aksi Demo "TANGKAP PENISTA AL-QURAN" Menjalar di Berbagai Daerah di Indonesia


[portalpiyungan.com] Umat Islam, para Ulama, Kyai, ormas Islam di penjuru tanah air melakukan protes dan menuntut Hukuman bagi Penista Al-Quran dan Penista Agama Islam yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Aksi unjuk rasa Umat Islam di berbagai daerah di tanah air dalam rangka mendukung dan mengawal "Fatwa" MUI yang telah menyatakan bahwa: Basuki Tjahaja Purnama telah (1) Menghina Al-Quran dan atau (2) menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum.

(Baca: Sikap Resmi MUI: Basuki Tjahaja Purnama Telah Menghina Al-Quran dan Ulama)

Berikut diantara Aksi Umat Islam di tanah air yang menuntut agar Penista Agama diberi hukuman sesuai Konstitusi Indonesia yang tertuang dalam KUHP Pasal 156a: DIPENJARA 5 TAHUN.











ALLAH MAHA ADIL! TERDUGA PELAKU PERUSAKAN TAMAN, BUKAN PESERTA AKSI BELA ISLAM!

foto: akun twitter @DPP_FPI
[portalpiyungan.comPagi ini ramai dikabarkan bahwa Gubernur DKI Jakarta meminta ganti rugi atas kerusakan taman di median jalan Merdeka Selatan.

Ahok meyakini bahwa para pengunjuk rasa yang tergabung dalam aksi bela Islam lah yang telah merusak taman tersebut.

Ahok bahkan mengatakan bahwa pengunjuk rasa tidak akan mau mengganti kerugian akibat rusaknya taman. Sebab, ia menyebut kondisi tersebut sudah berulang kali terjadi.

"Mereka pada mau tanggung jawab enggak? Enggak pernah kan?" ujar Ahok di Balai Kota, Jumat 14 Oktober 2016 malam.


ALLAH MAHA ADIL! Beberapa netizen kemudian mengunggah foto yang mengambarkan bahwa taman di median Jalan Merdeka Selatan itu ternyata rusak karena diinjak-injak oleh beberapa oknum pewarta foto, bukan peserta aksi damai. AIH... MALUNYA AHOK DAN TERORIS MEDIA SOSIAL!

Padahal semalam, Jumat 14 Oktober 2016, para pendukung Ahok sudah geger mengecam para pengunjuk rasa yang dituding Ahok tak akan mampu mengganti kerugian atas rusaknya taman

Seperti diketahui, kondisi taman di median Jalan Medan Selatan, Jakarta Pusat, tepat di depan Balai Kota DKI Jakarta terpantau rusak. Awalnya, diduga akibat terinjak-injak para peserta unjuk rasa yang sebelumnya melakukan aksi bela Islam di sekitar lokasi tersebut.

Area taman yang rusak mencapai sekitar 10 meter persegi. Sekitar pukul 18.00 WIB, sejumlah petugas dari Dinas Pertamanan DKI Jakarta tampak membersihkan tanaman yang sudah terinjak-injak.

DEMO ANTI ISLAM & DEMO ANTI AHOK


Ada demo anti Islam di Inggris
Ada demo anti Islam di Jerman
Ada demo anti Islam di Australia
Ada demo anti Islam di Amerika, dll.

Tapi TIDAK ADA DEMO anti Kristen, Hindu, Budha di Indonesia yang dilakukan umat Islam dan bahkan di negara-negara mayoritas Islam sekalipun.

Silahkan cari, adakah umat Islam pernah melakukan demo anti agama-agama lain di negara mayoritas muslim?

Yang ada hanyalah demo umat Islam yg dilakukan terhadap 'pribadi-pribadi', seperti: Salman Rusdy (Inggris), Geert Wilders (Belanda), Charlie Hebdo (Perancis), dll.

Dan yang terbaru adalah demo anti Ahok di Jakarta dan berbagai daerah di Indonesia atas penistaan agama.

Sekali lagi hanya anti AHOK ! Bukan Anti Kristen !

Masihkah anda yang merasa muslim dan yang non-muslim menyalahkan demo yang sekarang terjadi di Jakarta dan beberapa kota lainnya, hanya karena umat Islam yang peduli membela agamanya karena ada unsur penistaan?

Bagaimana sikap anda dengan "demo anti Islam" di Inggris, Jerman, Australia, Amerika, dll-nya itu?

JADI, SESUNGGUHNYA SIAPA YANG FASIS?

__
sumber: fb


INDONESIA DAMAI TANPA PENISTA AGAMA


Aqidah itu Harga Mati ! Namun Persaudaraan Insani adalah Kodrati !

"Lakum Diinukum wa Liya Diin"

INDONESIA SEPERTI INI LAH YANG KITA MAU
DAMAI, RUKUN DAN SALING MENGHARGAI

MEREKA BISA RUKUN KARENA
TIDAK ADA YANG MENISTAKAN AGAMA

Kedamaian dan Kerukunan Antar Pemeluk Agama di Indonesia tercipta karena ada Konstitusi/Peraturan Negara yang melindungi para pemeluk Agama dan menghukum para Penista Agama seperti tertuang dalam KUHP Pasal 156a:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:
a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;"

INI LAH Konstitusi yang menjaga KERUKUNAN BERAGAMA

Ketika Hukum Tegak, Maka Kedamaian Tercipta.

Mari kita pertahankan "Indonesia yang Berkasih Sayang" dengan saling menghormati & menghargai antar pemeluk agama.

Hukum Penista Agama !!!

INDONESIA DAMAI TANPA PENISTA AGAMA

BUANGLAH PENISTA AGAMA PADA TEMPATNYA: PENJARA !!!